63 Aset BMD telah Tersertfikat, Wabup : Wujud Komitmen Melakukan Manajemen Aset Daerah

TANAH DATAR - Wakil Bupati Richi Aprian mewakili Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima 63 Sertifikat atas aset-aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang diserahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar Rubito.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana bersama Sekretaris Panitia Pensertifikatan Aset BMD/BMN Maria Susanti dan Koordinator Penetapan Hak Tanah Febrina Bachtiar dari BPN Tanah Datar, Kamis (21/4/2022) di ruang kerja Wabup Tanah Datar.

Baca juga: Ketua DPW PKS Sumbar Apungkan Nama Calon Wakil Walikota Padang

Kepala BPN Rubito mengatakan, penyerahan sertifikat itu sebagai bentuk tindaklanjut perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah bersama BPN Tanah Datar.

"Tindaklanjut perjanjian kedua instansi, dari 90 sertifikat yang diusulkan,   63 sertifikat yang telah selesai dan diserahkan hari ini, sedangkan 27 buah sisanya masih dalam proses, " katanya.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Hari Libur ASN Sumbar Nasional 2022 dan Aturan Cuti Bersama

Dengan telah terbitnya sertifikat, Rubito berharap, pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) semakin baik.

"Aset BMD yang kita sertifikatkan berupa sertifikat sekolah dasar, Puskesmas Pembantu atau Pustu, jaringan jalan kabupaten dan saluran irigasi. Dan diharapkan Sertifikat ini menjadikan aset Pemda Tanah Datar memiliki kepastian hukum sehingga pengelolaan aset BMD menjadi semakin baik, " katanya.

Baca juga: Kemenkumham Sumbar Usulkan 73 Napi Terima Remisi Natal

Sementara itu Wabup Richi Aprian menyampaikan ungkapan dan ucapan terima kasih atas telah terbitnya sertifikat BMD itu.

"Terima kasih pak Rubito atas kerjasama dan tindaklanjut ini, masih banyak aset Pemerintah Daerah yang bakal kita berikan kepastian hukum seperti ini. Dan tentunya kami tetap berharap bantuan dan kerjasama BPN Tanah Datar, " katanya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Resmi Luncurkan Super Apps Sumbar Madani

Dikatakan Wabup, ia sepakat dengan kepala BPN, yakni dengan adanya sertifikat memberikan kepastian hukum terhadap seluruh aset Pemda.

"Dengan tersertifikasi maka pendataan dan pengamanan BMD akan semakin mudah dan pasti, sehingga pemanfaatan dan penertiban bisa dimaksimalkan sesuai peruntukannya. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen kita dalam melakukan manajemen aset daerah. Diujung nantinya, semua aset juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, " tukasnya. (JH)

Baca juga: Anggaran 2022 Makin Berkurang, Pemprov Sumbar Terus Kejar Dana Pusat